UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Judul Pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak pidana suap dikaitkan dengan pemberantasan suap di sektor swasta di Indonesia = The enactment of law number 11 of 1980 on the criminal act of bribery is associated with the eradication of bribery in the private sector in Indonesia
Nomor Panggil S670197
Pengarang
Pengarang/kontributor lain
Subjek
Penerbitan 2017
Program Studi
Kata Kunci kejahatan suap · penyuapan di sektor swasta, pegawai negeri · pejabat negara · Konvensi PBB Melawan Korupsi ·
 Info Lainnya
Sumber Pengatalogan LibUI ind rda
Tipe Konten text (rdacontent)
Tipe Media unmediated (rdamedia); computer )rmedia)
Tipe Carrier volume (rdecarrier); online resource (rdacarrier)
Deskripsi Fisik xvii, 159 pages ; 30 cm+ appendix
Naskah Ringkas
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI. Lantai 3
  • Ketersediaan
  • File Digital: 1 (Membership)
  • Ulasan
  • Sampul
  • Abstrak
  • Tampilan MARC
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
S670197 14-18-145949376 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20469192
"ABSTRAK"
Skripsi ini membahas kejahatan penyuapan yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Masalah yang timbul dari aparat penegak hukum mengklaim bahwa penyuapan di sektor swasta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya aturan yang mengaturnya. Padahal, belum ada UU. 11 tahun 1980 yang mengatur Kejahatan Penyuapan. Undang-undang tidak memaksakan pembatasan suap hanya kepada pegawai negeri atau pejabat negara seperti yang umumnya dikenal dalam UU Korupsi, tetapi juga mencakup sektor swasta. Namun sayangnya, penerapan peraturan ini belum maksimal bahkan cenderung tidak diterapkan sama sekali. Sementara United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terus mendorong regulasi suap di sektor swasta dalam perundang-undangan nasional, ini dibuktikan dengan dimulainya pengaturan dan penegakan suap di sektor swasta di beberapa negara UNCAC. Makalah ini akan membahas perkembangan dan masalah suap sektor swasta dalam perundang-undangan Indonesia dan dalam praktiknya.


ABSTRACT
This thesis discusses bribery crimes committed in the private sector in Indonesia. Problems arising from law enforcement officials claim that bribery in the private sector can not be acted upon because of the absence of the rules governing it. In fact, there is no law. 11 of 1980 governing the Bribery Crime. The law does not impose bribery restrictions only on public servants or state officials as is commonly known in the Corruption Act, but also includes the private sector. But unfortunately, the implementation of this regulation has not been maximal even tend not to apply at all. While the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) continues to encourage the regulation of bribes in the private sector in national legislation, this is evidenced by the commencement of bribery and enforcement arrangements in the private sector in several UNCAC countries. This paper will address the development and problems of private sector bribes in Indonesian legislation and in practice.
004
020
022
040LibUI ind rda
041
049[14-18-145949376]
053[14-18-145949376]
082
090S670197
100Awdy Fikri Zulhan, author
110
111
240
245|a Pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak pidana suap dikaitkan dengan pemberantasan suap di sektor swasta di Indonesia = The enactment of law number 11 of 1980 on the criminal act of bribery is associated with the eradication of bribery in the private sector in Indonesia |c
246
250
260
260|a |b |c 2017
270
300xvii, 159 pages ; 30 cm+ appendix
310
321
336text (rdacontent)
337unmediated (rdamedia); computer )rmedia)
338volume (rdecarrier); online resource (rdacarrier)
340
362
490
502Skripsi
504pages 149-159
515
520"ABSTRAK
" Skripsi ini membahas kejahatan penyuapan yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Masalah yang timbul dari aparat penegak hukum mengklaim bahwa penyuapan di sektor swasta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya aturan yang mengaturnya. Padahal, belum ada UU. 11 tahun 1980 yang mengatur Kejahatan Penyuapan. Undang-undang tidak memaksakan pembatasan suap hanya kepada pegawai negeri atau pejabat negara seperti yang umumnya dikenal dalam UU Korupsi, tetapi juga mencakup sektor swasta. Namun sayangnya, penerapan peraturan ini belum maksimal bahkan cenderung tidak diterapkan sama sekali. Sementara United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terus mendorong regulasi suap di sektor swasta dalam perundang-undangan nasional, ini dibuktikan dengan dimulainya pengaturan dan penegakan suap di sektor swasta di beberapa negara UNCAC. Makalah ini akan membahas perkembangan dan masalah suap sektor swasta dalam perundang-undangan Indonesia dan dalam praktiknya.
ABSTRACT
This thesis discusses bribery crimes committed in the private sector in Indonesia. Problems arising from law enforcement officials claim that bribery in the private sector can not be acted upon because of the absence of the rules governing it. In fact, there is no law. 11 of 1980 governing the Bribery Crime. The law does not impose bribery restrictions only on public servants or state officials as is commonly known in the Corruption Act, but also includes the private sector. But unfortunately, the implementation of this regulation has not been maximal even tend not to apply at all. While the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) continues to encourage the regulation of bribes in the private sector in national legislation, this is evidenced by the commencement of bribery and enforcement arrangements in the private sector in several UNCAC countries. This paper will address the development and problems of private sector bribes in Indonesian legislation and in practice.
533
534
536
546Bahasa Indonesia
590[Deposit]
650 bribery crime; bribery in the private sector; Civil servants; State officials; UN Convention Against Corruption
653kejahatan suap; penyuapan di sektor swasta, pegawai negeri; pejabat negara; Konvensi PBB Melawan Korupsi
700Gandjar Laksmana Bonaprapta, promotor; Akhtiar Salmi, examiner; Theodora Yuni Shah Putri, examiner
710Universitas Indonesia. Fakultas Hukum
711
850Universitas Indonesia
852Perpustakaan UI. Lantai 3
856
866
900
902
903[]