UI - Tugas Akhir :: Kembali

UI - Tugas Akhir :: Kembali

Judul Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 dan 2015 = The Role of Indonesia Corruption Watch (ICW) in conducting advocacy to prevent the Revision of Law No. 30/2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015
Nomor Panggil TA-Pdf
Pengarang
Pengarang/kontributor lain
Subjek
Penerbitan Depok: Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017
Program Studi
Kata Kunci demokrasi · advokasi · korupsi ·
 Info Lainnya
Sumber Pengatalogan LibUI ind rda
Tipe Konten text (rdacontent)
Tipe Media computer (rdamedia)
Tipe Carrier online resources (rdacarrier)
Deskripsi Fisik ix, 62 pages : illustrated
Naskah Ringkas
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • File Digital: 1
  • Ulasan
  • Sampul
  • Abstrak
  • Tampilan MARC
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
TA-Pdf 16-18-608733117 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20468288
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam demokrasi dan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini menggunakan teori peran masyarakat sipil dalam demokrasi dari Larry Diamond, serta teori advokasi dari S. Gen dan A. C Wright. ICW telah mengawasi kekuasaan negara dengan meminta pemerintah dan DPR untuk bertanggungjawab pada hukum dan harapan-harapan publik, yaitu mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan institusi KPK, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik yang penting melalui advokasinya, dalam hal ini mengenai wacana revisi UU KPK oleh DPR. ICW melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010 dan 2015. Strategi advokasi yang dilakukan ICW terhadap revisi UU KPK diantaranya adalah membangun koalisi, melobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan, melakukan penelitian atau kajian, melakukan framing dan labelling, studi atau liputan media, dan melibatkan dan memobilisasi publik.


ABSTRACT
This study aims at explain the role of civil society in democracy and advocacy strategies undertaken by civil society, in this case is Indonesia Corruption Watch (ICW). This research uses theory of civil society in the democracy from Larry Diamond, and the advocacy theory from Sheldon Gen and Amy Conley Wright. ICW controls state power by demanding the government and the People`s Legislative Assembly to be accountable to the law and public by supporting the Eradication of Corruption Commission KPK by not weakening the institution of the KPK, and raising public awareness of important public issues through its advocacy, in this case the revised discourse KPK law by Parliament. ICW conducts advocacy to prevent the revision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015. ICW`s adopts advocacy strategy through building coalitions, lobbying and building relationships with policy makers, conducting research or studies, and labeling, media coverage, and engaging and mobilizing the public.
004
020
022
040LibUI ind rda
041ind
049[16-18-608733117]
053[16-18-608733117]
082
090TA-Pdf
100Anisa Ganing Permata, author
110
111
240
245|a Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 dan 2015 = The Role of Indonesia Corruption Watch (ICW) in conducting advocacy to prevent the Revision of Law No. 30/2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015 |c
246
250
260
260|a Depok |b Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik |c 2017
270
300ix, 62 pages : illustrated
310
321
336text (rdacontent)
337computer (rdamedia)
338online resources (rdacarrier)
340
362
490
500 -
502Karya Akhir
504pages 53-62
515
520ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam demokrasi dan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini menggunakan teori peran masyarakat sipil dalam demokrasi dari Larry Diamond, serta teori advokasi dari S. Gen dan A. C Wright. ICW telah mengawasi kekuasaan negara dengan meminta pemerintah dan DPR untuk bertanggungjawab pada hukum dan harapan-harapan publik, yaitu mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan institusi KPK, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik yang penting melalui advokasinya, dalam hal ini mengenai wacana revisi UU KPK oleh DPR. ICW melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010 dan 2015. Strategi advokasi yang dilakukan ICW terhadap revisi UU KPK diantaranya adalah membangun koalisi, melobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan, melakukan penelitian atau kajian, melakukan framing dan labelling, studi atau liputan media, dan melibatkan dan memobilisasi publik.
ABSTRACT
This study aims at explain the role of civil society in democracy and advocacy strategies undertaken by civil society, in this case is Indonesia Corruption Watch (ICW). This research uses theory of civil society in the democracy from Larry Diamond, and the advocacy theory from Sheldon Gen and Amy Conley Wright. ICW controls state power by demanding the government and the People`s Legislative Assembly to be accountable to the law and public by supporting the Eradication of Corruption Commission KPK by not weakening the institution of the KPK, and raising public awareness of important public issues through its advocacy, in this case the revised discourse KPK law by Parliament. ICW conducts advocacy to prevent the revision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015. ICW`s adopts advocacy strategy through building coalitions, lobbying and building relationships with policy makers, conducting research or studies, and labeling, media coverage, and engaging and mobilizing the public.
533
534
536
546Bahasa Indonesia
590[Unggah UI-ANA-11]
650Corruption.
653demokrasi; advokasi; korupsi
700Sri Lestari Wahyuningroem, supervisor; Ali Muhyidin, examiner; Gultom, Samuel, examiner
710Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
711
850Universitas Indonesia
852Perpustakaan UI, Lantai 3
856lib.ui.ac.id/unggah/?q=system/files/node/2017/1/anisa.ganing/anisa_ganing_permata-karya_akhir-fakultas_ilmu_sosial_politik-full_text-.pdf
866
900
902
903[]